PROXY WAR

Perang Proxy adalah perang yang dilakukan oleh dua pihak yang berkepentingan dengan menggunakan negara ketiga sebagai tempat pertarungan dua kekuatan yang sedang berperang. Misalnya Amerika dan sekutunya memiliki kepentingan terhadap SDA di Indonesia, sedangkan di kubu lain ada China yang juga memiliki kepentingan yang sama dalam hal penguasaan SDA di Indonesia. Maka Amerika dan kaki tangannya menebar isu anti China, Komunis, PKI Atheis dll. Lha disisi lain, China dan Kaki tangannya akan menebar isu tentang Liberalis, Anti Westernisasi, boikot produk Barat dll. Tempat pertarungan kedua isu ini adalah di negara yang menjadi bidikan target kepentingan mereka.

Darimana perang proxy dimulai? Jawabnya adalah pembangunan opini melalui media sosial. Betapa masih segar dalam ingatan kita apa yang terjadi di Tunisia, hanya gegara satu tukang sayur yang mendatangi kantor parlemen saat parlemen sedang rapat tertutup, si penjual sayur menunggu sampai berjam-jam namun tidak ada yang menemui, maka si tukang sayur membeli bensin yang disiramkan ke tubuhnya dan dia bakar dirinya lantas muncul dimedia sosial berita” Parlemen tidak peduli nasib rakyat”,  “Bakar diri karena Parlemen abaikan keluhannya” intinya media memuji tindakan si tukang sayur yang membakar diri dan mencemooh si parlemen. 

Esok harinya, Tunisia geger dan terjadilah pemberontakan yang sampai sekarang tidak selesai. Coba kita analisa, siapa si Tukang sayur? Pasti dia adalah umpan yang dijadikan martir untuk membangun isu. Kok demikian? Lha kapan media ada bahan kalau tidak ada persiapan?dan isu yang dijadikan tema adalah isu yang membangunkan ghiroh/semangat perlawanan dan isu yang menyentuh empati masyarakat. Bahkan isu agama pun juga dimainkan, mulai tokoh agama, ajaran agama, tempat ibadah, atribut, bahkan organisasi agama juga tak luput dari sasaran.

Masih ingatkah isu pekerja China sebelum pilkada Jakarta? Dimana mereka sekarang? Kenapa isunya hilang? Saat itu Menaker Trans Hanif Dakiri menyebut bahwa isu itu hanya isapan jempol belaka, memang ada tenaga kerja asing dari China, tapi jumlahnya tidak sebesar yang jadi isu saat itu. Keterangan menteri yang membidangi pekerjaan tersebut juga tidak mempan menetralisir nalar sehat mereka. Sedemikian pula ketika ada orang yang menjelaskan duduk perkara dengan data dan fakta sekali pun, mereka akan diteriaki antek pemerintah, antek China, Komunis. 

Seperti yang terjadi di Iraq pada masa Saddam Husein, Tunisia, Libyia pada masa Muammar Khadafi bahkan di Syiria. Semua institusi negara dilemahkan, kisruh dimana-mana, teror dan ancaman seakan jadi lalapan. Suasana mencekam sengaja diciptakan sehingga masyarakatbtidak yakin dan memberontak pada pemerintah. Di Iraq, saat Saddam Husein berkuasa? Listrik di Subsidi, tata kota menjamin kesejahteraan rakyat, Masyarakat juga nyaman, tapi kenapa perang terjadi? Karena kelompok minoritas yang tidak pro Saddam berhasil di hasud untuk memberontak dan disenjatai oleh pihak yang berkepentingan. Isunya Saddam memiliki senjata pemusnah massal, tapi begitu Saddam berhasil dibunuh, tak ditemukan senjata pemusnah massal, juga kelompok minoritas bukan sebagai penguasa, tapi ada kelompok baru bentukan negara yang berkepentingan. Di Libya juga sama pola yang diterapkan. Bahkan Syiria juga demikian, jelas-jelas Basyar Asad adalah pemenang dalam pemilu yang dipilih oleh rakyat, lha kok diberontak oleh kelompok minoritas, trus pas giliran pemerintah membasmi pemberontak, malah dituduh membunuh Mujahid. 

Masih ingatkah ketia si Papa Bear julukan Tentara Rusia yang dalam 24 Jam kedatangannya di Syiria khususnya Idlib dan Aleppo dengan membuat pengumuman “Bagi tentara PBB/UNHCR yang berada di sekitar, silahkan konfirmasi untuk menunjukkan lokasi Markas agar kami tidak salah sasaran dalam membasmi teroris ISIS”. Dan ke esokan harinya si Papa Bear merilis berita yang cukup sensasional ” Dalam waktu 24 Jam kehadiran kami di Syiria sudah 6 Markas ISIS di 6 distrik( Kecamatan) kami bumi hanguskan, jika selama 6 bulan UNHCR tidak menemukan satu markas pun, maka target kami kurang dari 1 bulan”. Sontak kabar tersebut membuat merah telinga para musuhnya.

Ini adalah gambaran perang proxy atau proxy war yang terjadi di Arab, lha celakanya lagi, mereka yang berkepentingan di dunia Arab menyebut dengan istilah Arab Spring yang jika diartikan ” Pembaruan Arab”. Sementara yang berkepentingan hanya menyasar penguasaan Minyak, bukan membuat peradaban dan tata pemerintahan baru. 

Selain menguasai media, lagkah yang dilakukan para pihak berkepentingan adalah melemahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan menuduh siapa pun yang membela pemerintah sebagai antek pemerintah yang juga harus dimusuhi. Padahal para pembela pemerintah ini berdasar karena amanat para Founding Father Bangsa Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang  diantaranya seperti yang disampaikan oleh Beliau Mbah Wahab Chasbulloh sebagai berikut:

Pemerintah yang ada sekarang ini memang pemerintah yang sah dan wajib dilantik. Kalau tidak, akan terus menerus ada kekacauan yang dilakukan oleh kelompok yang belum mau mengakui dari sudut pandang agama, bahwa pemerintah kita ini pemerintah yang sah. Kalau ini dibiarkan, mereka akan mendirikan pemerintahan atau waliyul amri sendiri-sendiri.

Mengingat umat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk Imam A’dzam yang sedemikian kualitasnya (yakni mempunyai pengetahuan Islam yang martabat Mujtahid mutlak. Orang yang sedemikian ini sudah tidak ada lagi semenjak 700 tahun sampai sekarang), maka wajib atas umat Islam dulu, masing-masing negara Mengangkat imam yang darurat.

Sebagai konsekuensi dalam berbangsa dan bernegara itu, maka umat Islam menyerahkan tidak hanya wali hakim kepada kepala negara, tetapi juga memberikan tauliyah (kewewenangan) pada negara untuk membuat itsbat (menetapkan) awal bulan Ramadhan dan awal Syawal, guna menjaga ketenangan umat dalam beribadah.(Cipanas Bogor, 1954 dalam Konferensi Alim Ulama yang dihadiri para pimpinan NU, Perti, PSSI, dan segenap ulama dari berbagai daerah).

Maknanya, mempercayai pemerintah adalah keharusan, andaikan ada program pemerintah yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sampaikan kepada pemerintah sesuai prosedurnya. Jika pemerintah tidak kau percayai, lantas siapa yang menjaminmu dalam bernegara!

Oleh: Lakpesdam Tulungagung.